Wali Kota Batu, Nurochman, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat (4/9/2026), menegaskan bahwa arah kebijakan makro ekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang digulirkan adalah memperkuat sektor unggulan daerah, termasuk pertanian, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
Dalam struktur belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1,07 triliun, Pemkot Batu mengalokasikan program-program terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan Kota Batu. Dua sorotan utama yang menjadi fokus adalah pengembangan Smart Integrated Farming dan Pengelolaan Sampah Terpadu.
Sebagai kota yang memiliki akar agraris yang kuat, Pemkot Batu mengambil langkah inovatif melalui pembangunan Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi modern ke dalam sistem pertanian lokal guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk pertanian. Melalui langkah ini, Kota Batu optimis dapat menjaga kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah era digital.
Isu lingkungan hidup dan penanganan sampah tetap menjadi agenda krusial dalam dokumen penganggaran 2027. Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP). Langkah ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sampah dari hulu ke hilir secara lebih sistematis demi menjaga keasrian Kota Batu sebagai destinasi wisata nasional.
Dari sisi struktur anggaran, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp 990,2 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 365 miliar, Pendapatan Transfer Rp 614,2 miliar, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 11 miliar.
Wali Kota Batu juga memastikan bahwa peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum, tanpa membebani masyarakat. Sementara itu, proyeksi defisit anggaran sebesar Rp80,08 miliar akan ditutup secara rasional melalui penerimaan pembiayaan daerah (SILPA) sehingga struktur APBD 2027 tetap berada dalam posisi berimbang.
"Melalui penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS TA 2027 ini, kami ingin menghadirkan profil anggaran yang lebih proporsional, partisipatif, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Batu," ujar Wali Kota Nurochman.
Selain pertanian dan lingkungan, APBD 2027 juga tetap memprioritaskan pemenuhan mandatory spending seperti peningkatan kualitas pendidikan (termasuk kesejahteraan tenaga pendidik dan beasiswa), jaminan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Brantas, hingga penyiapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi situasi darurat.
Foto / Teks Prokopim Batu
